"Soal Papua Menunggu
Keputusan Tuhan", Kata Djoko Suyanto
Oleh: Selpius Bobii.
Penjara Abepura, 09 Agustus 2013
"Soal Papua menuggu keputusan Tuhan", demikian
kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, Djoko Suyanto;
(sumber: www.rusdimathari.wordpress.com/2011/11/14/iklan-kemerdekaan-papua/;
www.islamtimes.org/vdcbgab8wrhb8sp.qnur.html).
Pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua menunggu waktu
Tuhan", ini disikapi oleh Rusdi Mathari dalam artikelnya dengan judul:
"Iklan Kemerdekaan Papua". Berikut ini kutipan tanggapannya:
"Apakah yang salah dengan keinginan sebuah bangsa untuk merdeka? Ataukah
haruskah urusan Papua diserahkan kepada Tuhan, seperti yang dikatakan Menko
Polhukam, Djoko Suyanto; dan sementara menunggu keputusan itu, kita akan
membiarkan orang orang (Papua) terus hidup dengan menyedihkan?", demikian
cuplikan kutipan artikel Rusdi, (sumber:
www.rusdimathari.wordpress.com/2011/11/14/iklan-kemerdekaan-papua/).
Ada pula tanggapan serupa dimuat dalam media Islam Times,
berikut ini cuplikan komentarnya: "Jadi, pak Menko Polkam mau bilang, kita
biarkan saja orang Papua terus hidup dengan menyedihkan, nanti datang mukjizat
Tuhan membebaskan mereka", Islam Times/on/K-014, (Sumber:
www.islamtimes.org/vdcbgab8wrhb8sp.qnur.html).
Pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua menunggu waktu
Tuhan", pernyataan ini memiliki penuh makna dan misteri. Pernyataan Djoko
itu tentu dilatar belakangi oleh faktor
internal dan eksternal. Ada unsur pertimbangan politik dan iman tersirat dalam
pernyataan Djoko dimaksud.
PERPEKTIF POLITIK
Dari perpektif politik, saya menampilkan tiga analisa
politik yang tersirat di balik pernyataan Djoko ini.
Pertama, pernyataan Djoko di atas menunjukkan
ketidak-sediaan Negara Indonesia untuk membahas tuntas berbagai masalah Papua
dan mencari solusi yang tepat bagi Papua. Penerapan UU Otonomi Khusus Papua
secara sepihak, dan yang kini secara sepihak pula merekonstruksi UU Otsus Papua
dalam bentuk draft UU Pemerintahan Papua yang disebut UU Otsus Plus; penerapan
Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), berbagai pemekaran
propinsi, kabupaten, kota, distrik dan kampung di tanah Papua adalah bagian
dari upaya upaya RI untuk menunda-nunda waktu penyelesaian masalah masalah
Papua.
Walaupun ada desakan kepada RI dari beberapa negara di dunia
dan masyarakat solidaritas Internasional untuk menyelesaikan masalah masalah
Papua melalui dialog bermartabat antara Bangsa Papua dan Bangsa Indonesia,
namun Negara Indonesia belum memiliki kemauan untuk berdialog dengan bangsa
Papua, yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral. Di tengah arus desakan
itu, RI mengambil langkah secara sepihak, seperti rekonstruksi UU Otsus Papua
yang menjadi UU Pemerintahan Papua. Langkah rekonstruksi UU Otsus Papua ini
bukanlah penyelesaian masalah masalah Papua, tetapi justru menciptakan masalah
baru bagi Papua.
Banyak pihak sering kali bertanya: "masalah Aceh dapat
diselesaikan dengan baik melalui perundingan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) di Helsingki, di mana melahirkan kesepakatan bersama, tetapi mengapa
masalah Papua tidak bisa dibicarakan dalam sebuah perundingan antara Papua dan
Indonesia yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral?" Mengapa RI
merasa berat berdialog dengan bangsa Papua? Memang esensi masalah Papua berbeda
dengan masalah Aceh. RI tahu letak kelemahannya. Maka itu, RI berusaha
menghindari berbagai lubang yang telah digali oleh RI dan para sekutunya.
Kedua, pernyataan Djoko di atas juga menunjukkan
ketidak-sanggupan Negara Indonesia untuk menangani dan menyelesaikan masalah
masalah Papua. RI berusaha menghindari lubang lubang yang telah dan sedang
digalinya. Untuk itu, selama ini Republik Indonesia menempuh berbagai upaya,
baik itu penerapan pendekatan keamanan, hukum, sosial budaya, dan kesejahteraan
yang semu. Tetapi Negara Indonesia tidak mampu meng-indonesia-kan orang asli
Papua. Buktinya di tengah represif aparat Indonesia, perjuangan Pembebasan
bangsa Papua semakin tumbuh dan meningkat. Kini aspirasi politik Papua Merdeka
menggema di berbagai manca negara.
Berbagai upaya yang ditempuh oleh RI selama ini untuk
menghadapi perjuangan bangsa Papua itu bukan untuk menutupi lubang pertama yang
digali oleh RI dan para sekutunya, tetapi semakin memperlebar dan memperdalam
lubang pertama dan terutama itu. Dan seiring dengan itu membuka lubang lubang
baru. Ketidak-mampuan RI untuk menyelesaikan masalah masalah Papua itu, bukan
karena RI tidak mampu dalam hal berdiplomasi politik, dan bukan pula karena
tidak mampu dalam hal sarana prasarana pendukung lainnya. Tetapi ketidak-mampuan
RI dalam menghadapi dan melewati lubang-lubang yang pernah dan sedang
digalinya. Dan juga ketidak-mampuan RI dalam menghadapi perjuangan bangsa Papua
dengan jalan damai yang telah diputuskan dalam Kongres Bangsa Papua kedua pada
tahun 2000.
Ketiga, karena itu Negara Indonesia membiarkan
masalah-masalah Papua terus membara, tanpa ada solusi antara dua bangsa dan dua
negara yang setara. Pernyataan Djoko di atas itu menunjukkan bahwa RI terus dan
mau membiarkan masalah masalah Papua tanpa menangani dan menyelesaikannya
melalui sebuah perundingan Papua dan Indonesia yang difasilitasi oleh pihak
ketiga yang netral dan dilaksanakan ditempat yang netral. Dengan membiarkan
masalah masalah Papua tanpa mencari solusi bermartabat, maka orang Papua semakin
dimarginalisasi, didiskriminasi, diminoritasi, dibantai, dan bahkan berdampak
pada pemusnahan etnis Papua bergerak secara perlahan lahan tetapi pasti (slow
moving genocide).
Kata orang bijak: "masalah dibuat oleh manusia, maka
manusialah yang dapat menyelesaikannya". RI dengan berani dan dengan penuh
kesadaran telah dan sedang menggali berbagai lubang, maka RI seharusnya mencari
solusi bermartabat untuk menutupi lubang-lubang itu.
Untuk menutupi lubang-lubang itu, ke depan RI harus berani
dan mau melibatkan para pejuang Papua merdeka. Dalam kasus Papua Barat, pihak
Internasional juga turut terlibat dalam aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI.
Maka itu, RI juga berani dan mau melibatkan pihak internasional, seperti
Belanda, Amerika Serikat dan PBB yang pernah bersama dengan RI menggali lubang
pertama dan terutama itu yaitu aneksasi bangsa Papua ke dalam NKRI secara
sepihak yang berpuncak pada "Pelaksanaan Pendapat Rakyat Papua" yang
"Cacat Hukum dan Moral" pada tahun 1969. Jika para aktor pejuang
Papua dan pihak internasional (khususnya Belanda, Amerika Serikat dan PBB)
tidak dilibatkan dalam menangani dan menyelesaikan masalah masalah Papua, maka
lubang-lubang yang pernah dan sedang digali oleh RI dan para sekutunya itu
tidak akan pernah ditutup kembali, dan justru lubang lubang baru akan semakin
bertambah.
Dari perpektif politik, saya simpulkan bahwa pernyataan
Djoko di atas adalah bukti bahwa RI masih belum bersedia untuk menangani dan
menyelesaikan masalah masalah Papua. Alasannya adalah bahwa RI merasa berat
untuk melewati lubang-lubang yang pernah dan sedang digalinya. RI belum mampu
untuk menuntuskan masalah masalah Papua. Apakah RI akan memberanikan diri, dan
atau apakah RI akan diberanikan oleh pihak pihak lain untuk menuntaskan
masalah-masalah Papua Barat? Hal ini menjadi misteri.
PERPEKTIF IMAN
Dalam ulasan selanjutnya, saya menyoroti pernyataan Djoko
dimaksud di atas dari perpektif iman. Pernyataan Djoko Suyanto memang teka teki
dan penuh misteri. Apakah pernyataan itu diungkapkan oleh Djoko atas pergumulan
pribadi? Ataukah Djoko hanyalah menjadi penyambung lidah atas pergumulan pihak
lain? Hanyalah Djoko dan Tuhan yang tahu. Di balik pernyataan itu, saya menilai
bahwa seakan akan Djoko telah mendapat ilham atau penampakan atau wahyu dari Tuhan
bahwa masalah Papua itu berurusan dengan Tuhan.
Dalam pernyataan Djoko itu secara tersirat menyatakan bahwa
RI tidak mampu menangani dan menuntaskan masalah masalah Papua, maka itu RI
menyerah dan berpasrah kepada Tuhan. Dan RI menunggu Tuhan untuk mengambil
keputusan atas persoalan Papua. Dan selanjutnya Tuhan akan bertindak untuk
menangani dan menuntuskan masalah masalah Papua (mukjizat Tuhan). Dalam kata
lain bahwa pernyataan Djoko itu menantang dan menguji Tuhan agar Tuhan
bertindak untuk menuntuskan persoalan Papua Barat.
Memang masa depan Bangsa Papua bukan berada dalam rancangan
siapa pun atau negara mana pun di dunia ini. Masa depan bangsa Papua berada
dalam rancangan Tuhan. Menurut DR. Benny Giay bahwa "perjuangan bangsa
Papua bergerak dari satu episode ke episode berikutnya". Dan pasti akan
sampai pada episode puncak. Ini bukan rencana manusia, tetapi ini rencana
Tuhan.
Pdt. Isak Samuel Kejne pada tanggal 25 Oktober 1925 di
Automeri, di saat beliau meletakan simbol peradaban bangsa Papua dan nubuatan,
mengatakan: "Di atas batu ini, ku meletakan peradaban bangsa Papua.
Walaupun bangsa-bangsa lain di dunia datang membangun negeri ini, dengan
berbagai hikmat dan mah'rifat, tetapi mereka tidak akan mampu membangun negeri
ini. Suatu saat bangsa ini akan bangkit untuk membangun dirinya sendiri".
Pernyataan Kejne ini bukanlah sebuah pernyataan retorika
atau fiktif belaka, atau sebuah penelitian ilmiah. Ini adalah sebuah nubuatan
(wahyu) dari Tuhan melalui abdi-Nya, Pdt Kejne. Nubuatan ini menginspirasi dan
memberi harapan bagi setiap orang Papua untuk terus berjuang menuju ke
penggenapan nubuatan itu. Nubuatan ini pasti akan digenapi indah pada waktu
Tuhan, bukan pada waktu yang ditentukan oleh manusia.
Begitu banyak nubuatan Tuhan yang telah disampaikan melalui
para abdi-Nya tentang masa depan bangsa Papua. Nubuatan nubuatan itu bukan
halusinasi, bukan juga mimpi di siang bolong, tetapi nubuatan nubuatan Tuhan
kepada para abdi-Nya itu, pasti akan digenapi indah pada waktu Tuhan.
Djoko Suyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum dan Keamanan RI melalui pernyataannya telah menantang dan menguji
kedaulatan Tuhan atas ciptaan-Nya. Di balik pernyataan Djoko itu tersirat
kepasrahan RI kepada Tuhan untuk menuntaskan masalah Papua, karena RI tidak
mampu menyelesaikannya. Kepasrahan itulah iman. Dan saya yakin Tuhan pasti akan
bertindak dengan cara memakai para abdi-abdi Tuhan, rakyat semesta Papua dan
simpatisan solidaritas Internasional, baik secara pribadi, lembaga non
pemerintah, pemerintah dan PBB untuk menyelamatkan kedaulatan Umat Tuhan yang
sedang berada dalam penjajahan oleh RI di Tanah Papua.
Camkanlah bahwa Tuhan membutuhkan manusia sebagai mitra
kerja-Nya untuk mewujudkan kehendak-Nya di dunia ini. Seperti Tuhan mengutus
nabi Musa dari tanah Median ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel dari
penjajahan Firaun dan kaumnya, seperti Tuhan mengangkat Yosua memimpin bangsa
Israel masuk ke Tanah Kanaan, Tuhan juga membutuhkan manusia pada jaman ini,
untuk diutus sebagai Musa dan Yosua baru, untuk membebaskan bangsa Papua dari
segala bentuk tirani penindasan. Seperti tangan Tuhan menyertai nabi Musa dan
Yosua, tangan Tuhan pun selalu menyertai siapa pun abdi-Nya yang diutus oleh
Tuhan untuk membebaskan bangsa Papua dari belenggu penjajahan RI dan para
sekutunya. Mukjizat Tuhan selalu menyertai para abdi-Nya yang diutus Tuhan,
seperti berbagai mukjizat dari Tuhan menyertai nabi Musa dan Yosua.
Tuhan mengutus siapa pun yang Ia kehendaki. Dalam pengutusan
itu, Tuhan tidak membedakan latar belakang suku, ras, golongan, jenis kelamin,
pekerjaan, umur, dan agama. Tuhan hanya membutuhkan kerelaan hati dari umat
manusia untuk mau menjadi mitra kerja-Nya untuk melaksanakan tugas
perutusan-Nya hanya demi kemuliaan nama Tuhan.
Camkanlah bahwa Tuhan senantiasa memanggil dan menunggu
kesiapan dan keputusan umat-Nya untuk diutus membebaskan umat-Nya dari belenggu
penjajahan. Khusus untuk internal bangsa Papua, Tuhan senantiasa memanggil dan
menunggu kerelaan setiap individu untuk membangun Persatuan Nasional Papua dan
Pemulihan Diri untuk maju melangkah bersama menuju puncak revolusi iman
(kemenangan iman). Dan untuk Indonesia, Tuhan senantiasa memanggil dan menunggu
membuka hatinya dan rela untuk menangani dan menuntaskan masalah masalah Papua
Barat. Tuhan juga senantiasa memanggil dan menunggu kerelaan hati dari
masyarakat Internasional, baik secara individu, lembaga non pemerintah,
Pemerintah maupun PBB untuk mendengar dan bertindak atas jeritan dan teriakan
pembebasan dari rakyat bangsa Papua Barat.
Saat ini, Tuhan sedang memanggil nama Anda di mana pun Anda
berada, seperti Tuhan memanggil nabi Musa untuk membebaskan umat-Nya bangsa
Israel. Siapa pun yang mendengar suara Tuhan, siapa pun yang membuka hatinya,
Tuhan mengutusnya untuk membebaskan umat-Nya di Tanah Papua, baik dukungan
secara langsung maupun secara tidak langsung. Apakah Anda mengalami, atau
melihat, atau mendengar, atau membaca atas penderitaan, jeritan dan teriakan
pembebasan umat Tuhan di tanah Papua?
Tuhan telah mendengar jeritan dan teriakan pembebasan bangsa
Papua dari penindasan RI. Karena itu, Tuhan sudah dan sedang memanggil umat
manusia siapa pun Anda, (sama seperti nabi Musa) untuk bebaskan umat Tuhan di
tanah Papua. Apakah Anda mendengar bahwa Tuhan sedang memanggil nama Anda untuk
menolong sesama umat manusia yang dibelenggu tirani penindasan di Tanah Papua?
Apa respon Anda terhadap panggilan Tuhan itu?
Akhirnya, pernyataan Djoko Suyanto: "Soal Papua
menunggu keputusan Tuhan", pernyataan ini sangat menantang/menguji Tuhan
dan menantang setiap umat manusia yang menjunjung tinggi nilai nilai kebajikan,
seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, Hak Asasi Manusia, demokrasi dan
kedamaian agar mengambil sikap dan diwujudkan dalam tindakan nyata untuk menuntaskan
masalah masalah Papua. Pernyataan Djoko Suyanto selaku Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI adalah juga merupakan seruan minta
tolong kepada solidaritas Internasional, negara-negara di dunia dan PBB untuk
intervensi kemanusian/keamanan dalam rangka menuntaskan masalah masalah Papua,
karena Negara Indonesia sudah tidak mampu lagi menangani dan menyelesaikan
masalah masalah Papua dan oleh karena itu, RI melalui Djoko Suyanto sudah
pasrah kepada Tuhan dengan mengatakan: "Soal Papua menunggu keputusan
Tuhan".
Bagi Anda yang peduli, bagi Anda yang berhati mulia, bagi
Anda yang menjunjung tinggi nilai nilai kebajikan, bagi Anda yang merasakan
penjajahan di mana saja Anda berada: "Sudah saatnya mengambil sikap,
bersatu padu, dan bertindak bersama dengan jalan damai untuk selamatkan bangsa
Papua".
"Keselamatan jiwa jiwa umat manusia yang dibelenggu
tirani tirani penindasan adalah hukum tertinggi"
Penulis: Selpius Bobii, Ketua Umum Front PEPERA Papua Barat,
juga sebagai Tahanan Politik Papua Merdeka di Penjara Abepura.